Data Dokter di Indonesia: Siapa Yang Menghitung?

Sejak tahun 2004 statistik Indonesia tidak lagi menampilkan data jumlah tenaga kesehatan dan institusinya. Data kesehatan berubah dari data mengenai ketersediaan sumber daya dan fasilitas kesehatan menjadi data berbasis penduduk (misalnya Persentase balita menurut provinsi dan penolong kelahiran terakhir). Bahkan pada profile kesehatan 2008 yang diterbitkan kementrian kesehatan, data tenaga kesehatan tidak lagi digunakan data dari intern kementrian melainkan dari survey potensi desa (PODES) yang dilakukan BPS.

Data mengenai jumlah dokter sebenarnya dapat merujuk kepada Konsil Kedokteran Indonesia. Dimana lembaga inilah yang bertanggung jawab atas registrasi dokter praktek di seluruh Indonesia. Registrasi ini bahkan diperkuat oleh UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyebutkan bahwa semua dokter di Indonesia wajib mendaftarkan dirinya di Konsil Kedokteran Indonesia sebelum dapat berpraktek sebagai dokter. Tapi sayangnya publikasi data berupa banyaknya dokter di Indonesia dan tiap wilayah berdasarkan registrasi di KKI tidak dapat diakses oleh publik.

Selain KKI, pemerintah daerah melalui dinas kesehatan juga menghitung jumlah dokter di daerahnya berdasarkan keberadaan dokter tersebut di instansi misalnya seperti puskesmas dan rumah sakit. Namun penghitungan berdasarkan instansi ini sangat rentan penghitungan ganda atau double counting.

Data dokter yang tercatat di kementrian kesehatan, dinas kesehatan pemda, KKI, dan BPS sangat mungkin berbeda. Tentu saja karena pendekatan pendataannya juga berbeda. Perbedaan inilah yang mungkin menimbulkan banyak kebingungan terutama di era desentralisasi dimana pemerintah daerah harus membuat kebijakan kesehatannya sendiri salah satunya pengadaan tenaga kesehatan.

Di Kalimantan Timur misalnya, di bulan Mei tahun 2009 menyatakan kekurangan dokter sebanyak 1.564 orang. Namun kemudian data dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalimantan Timur mengatakan jumlah dokter di Kaltim ternyata melebihi kapasitas. IDI Kaltim menyatakan bahwa dengan mengacu pada rasio jumlah dokter per penduduk 1:2500 idealnya Kaltim membutuhan 1.280 dokter saja. Padahal disaat Kaltim menyatakan kekurangan dokter, dinas kesehatan Kaltim menyatakan Kaltim memiliki 1.324 orang dokter.

Pemerintah harus memikirkan siapa yang bertanggungjawab  menghitung jumlah dokter dan memublikasikan datanya untuk digunakan sebagai acuan kebijakan pemerintah. Sehingga tidak ada kesalahan ataupun keraguan perencanaan.

Jml Pembaca :1418

Popularity: 72% [?]